Ekspor Jasa Dioptimalkan

5 April 2019 23:57

Ekspor Jasa Dioptimalkan

Pemerintah mengoptimalkan potensi ekspor jasa. Caranya,  memperluas jenis jasa penerima insentif Pajak Pertambahan Nilai sebesar nol persen. Selama ini, optimalisasi ekspor jasa terkendala pengenaan pajak ganda di dalam negeri dan negara tujuan ekspor.

Sebanyak 10 jenis jasa mendapat insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0 persen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2019 yang berlaku 29 Maret 2019. Sebelumnya, jasa yang memperoleh insentif PPN sebesar 0 persen hanya tiga jenis, yaitu jasa maklon, perbaikan dan perawatan, serta konstruksi.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, pengenaan PPN sebesar 0 persen untuk ekspor jasa akan menimbulkan dampak berganda yang signifikan. Penerimaan negara dalam jangka menengah-panjang bisa naik seiring peningkatan ekspor.

”Selama ini, kita dikenai jasa berganda (double tax). Selain dalam negeri, ekspor jasa kita dikenai juga di luar negeri,” kata Prastowo kepada Kompas, Kamis (4/4/2019).

Prastowo menambahkan,  insentif PPN sebesar 0 persen untuk sektor jasa tidak mengurangi penerimaan perpajakan secara signifikan. Sebab, dampak berganda yang akan ditimbulkan jauh lebih besar. Kebijakan ini justru mendudukkan prinsip PPN yang tepat sasaran.

Selain membuat ekspor jasa RI lebih kompetitif, tambah Prastowo, kebijakan ini juga membuat arus kas eksportir jasa membaik. Pertumbuhan ekspor jasa diharapkan memperbaiki defisit neraca perdagangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia pada 2018 defisit 8,496 miliar dollar AS.

Data Bank Indonesia menunjukkan, transaksi berjalan Indonesia pada 2018 defisit 31,06 miliar dollar AS atau 2,98 persen produk domestik bruto. Neraca jasa, sebagai bagian dari transaksi berjalan, defisit 7,101 miliar dollar AS.

Diakomodasi
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menyampaikan, pemerintah membahas dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak terkait jenis jasa yang diakomodasi untuk ekspor unggulan. Jenis jasa konsultasi, interkoneksi, serta teknologi dan informasi, misalnya, dipilih untuk mendorong Indonesia berkompetisi secara global.

Menurut analis kebijakan dari Indonesia Services Dialogue, M Syarif Hidayatullah, pertumbuhan ekspor jasa ditopang tren perbaikan ekonomi global dan peningkatan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Oleh karena itu, penerapan PPN 0 persen untuk ekspor jasa akan berdampak luas terhadap perekonomian RI. (KRN)

 

Published in Kompas.id